Peningkatan Pelayanan Pengusulan Angka Kredit Bagi Pejabat Fungsional Kesehatan Melalui Aplikasi Pelayanan Terpadu Lingkup Kepegawaian Tenaga Kesehatan (PEDULI KENAKES) Di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.”

2022-09-16 09:13:48 || Sudah dibaca sebanyak : 87X

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun kedepan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan Pembangunan Kesehatan, dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Hal tersebut tidak lepas dariperan tenaga kesehatan sebagai salah satu ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

 Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional bersifat lebih mandiri, hasil kerjanya dapat dipatenkan menjadi karya nyata individual, bekerja berdasarkan langkah kerja yang jelas dan terarah, tugas pokok didasari oleh kemampuan berpikir serta landasan keilmuan dan ketrampilan yang relevan.

Arah kebijakan organisasi pemerintah ke depan adalah rightsizing yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah agar lebih proporsional, datar, transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya. Kementerian Kesehatan telah mengantisipasi dan menyesuaikan organisasinya kearah hemat struktur kaya fungsi dengan membatasi jabatan struktural dan mengembangkan jabatan fungsional. Upaya ini sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Menyadari posisi strategis Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan sebagai sarana/wadah pembinaan dan pengembangan karier pegawai maupun di dalam meningkatkan kinerja organisasi, maka jabatan fungsional bidang kesehatan perlu terus dikembangkan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang peralatan kesehatan serta makin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan yang makin baik Berdasarkan data rekapitulasi jumlah pegawai yang tercatat di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian update tanggal 1 September 2022, jumlah pegawai yang masuk dalam lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 7.550 orang termasuk di dalamnya Rumah Sakit Provinsi dan UPT Non Rumah Sakit, antara lain: RSUD Sumberglagah, RSUD Karsa Husada Batu, RSP Jember, RSUD Dungus, RSUD Husada Prima, RSP Manguharjo Madiun, RSUD Mohammad Noer Pamekasan, Latkesmas Murnajati, RS Mata Masyarakat, RSK Kediri, Laboratorium Gizi, Laboratorium Materia Medica, RSUD dr.Soetomo, RSUD dr.Saiful Anwar, RSUD Haji, RSUD dr. Soedono Madiun serta RSJ Menur

Pelayanan administrasi pengelolaan kepegawaian yang dilakukan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian utamanya terdiri dari kegiatan inventarisasi (pendataan, pelayanan kepegawaian, pengarsipan, dst.) pelayanan kepegawaian yang telah berlangsung selama ini difasilitasi oleh aplikasi e-master yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur diantaranya status dan data pribadi ASN serta sistem monitoring evaluasi kinerja ASN namun belum terdapat fitur penilaian bagi jabatan fungsional untuk mendapatkan produk Penilaian Angka Kredit (PAK). Pada era globalisasi serta tuntutan masyarakat terhadap kinerja ASN dalam memberikan pelayanan publik terlebih dibidang Kesehatan. Saat ini realita kegiatan pelayanan kepegawaian di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur masih belum menerapkan pelayanan kepegawaian berbasis tekhnologi informasi serta penataan arsip kepegawaian yang belum tertib yang tersimpan dalam bentuk hard file di sarana penyimpanan dokumen fisik (filing cabinet, binder map file, dll.) dan soft file (copy hasil scan, jenis file: pdf) berada di hard drive komputer pengelola kepegawaian.

Disamping pelayanan administrasi kepegawaian yang bersifat umum terdapat pelayanan administrasi yang spesific bagi pejabat fungsional yaitu pengusulan penilaian angka kredit dimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil regulasi pengelolaan kepegawaian pada jabatan fungsional kesehatan menjadi hal yang penting dilaksanakan dengan tata cara yang mendukung prinsip aksesibilitas bagi pengelola dan pengguna informasinya dalam hal ini Bidang/ Seksi/Sub Bagian/ Unit Organisasi Bersifat Khusus /Unit Pelaksana Teknis/ seluruh pejabat fungsional dan pengelola kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, namun disamping terdapat kendala pada keberadaan dokumen usulan penilaian angka kredit yang belum tertib terdapat kendala lain dalam proses penilaian angka kredit yaitu belum lengkapnya jenis tim penilai yang ada pada unit/ institusi dibidang Kesehatan (Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota).

Menimbang hal-hal tersebut di atas maka kegiatan administrasi pelayanan bagi pejabat fungsional Kesehatan dalam mengusulkan angka kredit ke Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur saat ini perlu disempurnakan dengan cara atau mekanisme yang lebih efektif dan efisien, memiliki nilai tambah, cheaper, simpler, faster, more accessible dari cara sebelumnya melalui pengembangan sistem informasi yang inovatif dan kreatif. Pemikiran tersebut yang kemudian menjadi landasan disusunnya proyek perubahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan judul “Peningkatan Pelayanan Pengusulan Angka Kredit Bagi Pejabat Fungsional Kesehatan Melalui Aplikasi Pelayanan Terpadu Lingkup Kepegawaian Tenaga Kesehatan (PEDULI KENAKES) Di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.”

Aplikasi PEDULI KENAKES bisa didownload disini

LAKIP


CACAK