Seminar Bebas Stunting

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan   BBTKLPP (Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit) Surabaya menggelar seminar Bebas Stunting di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (23/12/2019).

Seminar yang bertema “Bebas Stunting: Generasi Sehat, SDM Unggul untuk Membangun Peradaban Budaya Bangsa Maju” ini digelar sebagai upaya integratif menurunkan jumlah stunting melalui pembentukan relawan deteksi stunting dengan menggandeng organisasi masyarakat. Selain itu juga diluncurkan aplikasi SI-GADIS (Sistem Informasi Pencegahan dan Deteksi Stunting) sebagai sarana edukasi dan deteksi faktor risiko stunting pada wanita usia subur (WUS).
.
Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak didampingi Kepala Dinas Kesehatan Jatim Kohar Hari Santoso usai membuka seminar mengungkap kalau jumlah stunting di Jatim relatif tinggi dari jumlah rata-rata nasional. “Jumlah stunting di Jatim 30 persen, bandingkan dengan jumlah penduduk di Jatim sebanyak 40 juta jiwa. Lumayan besar kan” tuturnya
Emil menambahkan dengan pembentukan relawan diharapkan bisa meningkatkan daya deteksi dini terhadap resiko stunting secara pro aktif. 

“Kebetulan relawan yang dibentuk ini untuk sementara dari kalangan Muslimat dan Fatayat NU."

"Diharapkan dengan pemanfaatan aplikasi SI-GADIS, salah satunya bisa membantu memonitoring kondisi kesehatan ibu hamil sehingga bisa diketahui resiko terhadap kekurangan gizi kronis, sehingga bisa segera kita lakukan intervensi untuk mencegah terjadinya stunting pada anak yang dikandungnya." terang beliau

Menurut Emil upaya yang di Pemprov Jatim dalam penanganan stunting tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan saja melainkan juga sejumlah dinas terkait seperti Dinas PU untuk memastikan hunian yang layak. 

“Intervensi yang dilakukan Pemprov antara lain bantuan gizi dan kesehatan lingkungan.” imbuhnya 

Target di tahun 2020 menurunkan angka stunting secara signifikan. “Penurunan stunting di Jatim setiap tahun rata-rata 1 persen yaitu 5 persen dalam 5 tahun. Masa sih tahun depan tidak bisa lebih” tambahnya

Untuk mengakselerasi target tersebut, Emil mengungkap kalau lokus penanganan stunting di Jatim bakal ditambah menjadi lebih dari 20 kabupaten dari 12 kabupaten yang sudah dilakukan.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, dr. Anung Sugihantono, M.Kes berharap di akhir RPJMN tahun 2024, angka stunting nasional bisa turun di bawah 20%. 
"Di negara maju pun ada stunting, namun angkanya kecil. WHO menetapkan angka potong stunting itu dibawah 20%, jika sdh dibawah 20% berarti sudah bukan merupakan persoalan kesehatan masyarakat, tapi merupakan persoalan kesehatan perorangan." tuturnya

dr. Anung menambahkan strategi nasional dalam percepatan penurunan stunting adalah dengan memaksimalkan konvergensi atau peran serta seluruh sektor, yaitu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat serta akademisi untuk menyelesaikan permasalahan stunting. Selain itu juga mengembalikan fungsi Puskesmas ke arah promotif dan preventif sebagai penguatan konvergensi.

"Jadi, Puskesmas tidak boleh berbangga jika banyak masyarakat yang berobat ke puskesmas, namun puskesmas justru didorong untuk meningkatkan kunjungan ke rumah masyarakat, menemukan di lapangan, menyelesaikan permasalahan kesehatan bersama masyarakat serta membangun Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). Dengan begitu berbagai permasalahan kesehatan, khususnya stunting bisa segera terselesaikan." pungkasnya