HARI TUBERKULOSIS SEDUNIA 2015

Workshop Media dalam Program Pengendalian TB di Pemasyarakatan
2015-02-24 16:49:21

Jakarta Cipinang, (24/2) Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung, dr. Sigit Priohutomo, MPM membuka acara Workshop Jurnalis Media Tuberkulosis dengan tema : “Temukan dan Obati TB sampai sembuh” melibatkan Tamping untuk Pengendalian TB di Rutan dan Lapas” di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang Jakarta Timur, turut hadir Kepala Rutan Kelas I Cipinang , Asep Sutandar, A.Md.IP,S.Sos,MSi, Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana Kementerian Hukum dan HAM, Drs. Nugroho, BC.IP.,M.Si,  Kepala Divisi Pemasyarakat Kanwil Kemenkuham DKI Jakarta, Basmanizar, Bc.IP,SH,MM , jajaran dari kementerian kesehatan dan para media massa cetak maupun elektronik

Penyebaran penyakit tuberkulosis (TB) di rutan atau lapas menjadi perhatian dari Kemenkes karena cukup tingginya angka kematian. Pihak rutan atau lapas sendiri pun mulai berupaya untuk menekan penyakit tersebut termasuk penyebarannya.

Menurut Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan Kemenkum HAM, Nugroho, ada 702 warga binaan dari 464 rutan atau lapas yang ada di Indonesia. Data tersebut mulai dari Januari-September 2014. "TB dan HIV merupakan bagian dari 10 penyakit terbanyak berdasarkan kunjungan di poliklinik. Hingga 2014 telah ditemukan 31 kasus TB resisten obat," ujar Nugroho

Warga binaan yang ada di Rutan Cipinang saat ini berjumlah 3.395 orang. Sementara kapasitas rutan hanya untuk 1.136. Sementara petugas kesehatannya terbatas.

"Pada 2014 ada 20 orang suspect TB dan 117 HIV. Total yang meninggal 42 orang, disebabkan karena TB 17 persen," jelas Karutan LP Cipinang Asep Supandar pada kesempatan yang sama.

Kemenkum HAM dan Kemenkes pun menjalin kerjasama dengan melakukan program DOTS (direcly observe treatment short) atau pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung untuk menangani penyakit TB. Dengan DOTS ini, pasien tidak perlu keluar dari rutan. Dahak pasien di rutan akan dibawa ke puskesmas atau RSU dan obat akan dikirimkan ke rutan. Penanganan lainnya akan dilakukan petugas kesehatan di rutan.

DOTS ini terdiri dari 5 komponen utama. Pertama komitmen politis, Kedua pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin mutunya. Ketiga pengobatan jangka pendek yang standar bagi semua kasus TB dengan tatalaksana kasus yang tepat, termasuk pengawasan langsung pengobatan. Keempat jaminan ketersediaan obat anti TB (OAT) yang bermutu, serta yang terakhir yakni sistem pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program secara keseluruhan

Koordinator Poliklinik Rutan Kelas I Cipinang, dr Yulius Sumarli, SH, mengatakan pemeriksaan dilakukan karena beragam macam orang masuk ke rutan setiap harinya. Lingkungan rutan yang tertutup dan padat akan menjadi inkubator yang tepat bagi bakteri jika tahanan baru masuk tanpa pengawasan.

"Perlu dicatat mereka dapat TB bukan serta merta kena dari dalam rutan, tapi seringkali mereka kena selama di luar. Sebelum masuk mereka sudah kena sehingga pas di dalam kita periksa," ujar dr Yulius ketika ditemui di Rutan Klas 1 Cipinang, Jakarta Timur

 Selain pemeriksaan dini petugas kesehatan juga memberikan sosialisasi yang dibantu oleh tahanan lainnya. Jika ada tahanan yang batuk lebih dari beberapa hari temannya bisa memberitahu petugas yang nanti akan memeriksa dan membawanya ke klinik rutan jika diperlukan.

Kalau batuk di sini sudah kita sediakan masker gratis tinggal dipakai saja. Sosialisasi juga kita berikan setiap hari karena tahanan baru itu kan ada terus dan susah dibedakannya kalau sudah campur di dalam kata dr Yulius yang menambahkan sistem deteksi TB ini sudah berjalan sejak tahun 2008.

Tahun 2013 sekitar 4,3 persen populasi rutan terserang TB dan angka tersebut meningkat menjadi 4,7 persen pada tahun 2014. dr Yulius mengatakan peningkatan tersebut bukan hal yang negatif namun merupakan tanda keberhasilan dari program. Ada banyak kasus TB sebelumnya yang tidak terdeteksi dan kini bisa diketahui akibat proses skrining sehingga mencegah penularan lebih jauh.

 Sumber : Ditjen PP&PL (Bi/Humas)